fbpx

Perlukah Perjanian Pranikah ?

Perjanjian pranikah ( sering disebut perjanjian pisah harta ) secara umum merupakan suatu kontrak yang disetujui kedua calon suami istri sebelum mereka meresmikan ikatan pernikahan. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak secara hukum dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama. Apabila tidak dibuat, maka kedua pasangan mengakui bahwa tiada batasan antara harta bawaan masing-masing. Dan semuanya menjadi harta bersama ketika menikah.

Seorang customer bercerita bahwa dia harus membatalkan pernikahan dan pesanan souvenir pernikahannya juga dikarenakan keluarga pasangannya menginginkan adanya perjanjian pranikah. Bagi si customer yang calon istri, hal tersebut dianggap tidak patut. Karena terdengar seolah-olah si calon suami melindungi hartanya supaya tidak jatuh ke istrinya. Sayang sekali hubungan yang sudah dijalin selama 7 tahun lebih harus kandas ketika selangkah lagi menuju ke jenjang pernikahan.

Bagi sebagian besar orang awam, perjanjian pranikah ini dianggap tidak pantas. Terkesan seolah-olah, pasangan yang mau menikah, berkomitmen menjalani hidup bersama tapi kok hitung-hitungan atau materialistis. Perjanjian pranikah ini juga memudahkan pembagian harta bila suatu saat nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Dimana pasangan menikah ini terpaksa harus berpisah di tengah jalan. Adanya Pandangan bahwa sebelum menikah sudah merencanakan pembagian harta yang dianggap materialistis. Membuat perjanjian pranikah menjadi tidak familiar di Indonesia. Sebelum memutuskan apakah perjanjian pranikah diperlukan atau tidak, mari simak apa tujuan dari dibuatnya perjanjian pranikah

Tujuan / Manfaat dibuatnya perjanjian pranikah

Pada dasarnya tujuan dibuatnya perjanjian pranikah adalah untuk memberikan batasan yang jelas antara harta yang dibawa dan dihasilkan setelah pernikahan. Dan juga kesepakatan bersama bagaiaman pengelolaan dan peruntukkan harta dan kewajiban tersebut secara bersama. Beberapa manfaat konkrit yang diinginkan dari adanya perjanjian pranikah antara lain

  1. Pinjaman , semisal suami ingin berbisnis dan butuh meminjam uang kepada bank dengan jaminan pribadi. Dan ternyata kemudian tidak bisa melunasi kewajibannya karena bisnisnya bangkrut, maka harta yang disita oleh bank hanya harta miliknya saja. Harta sang isteri atau suami tetap aman. Dengan adanya perjanjian pranikah pisah harta, keluarga dapat terlindungi karena masih ada harta dari pasangan yang tidak disita.
  2. Melindungi Asset, apabila suatu saat suami Anda kelak terlibat dalam kasus pidana maupun perdata yang menyebabkan penyitaan harta. Maka pihak ketiga hanya akan menyita harta dari sang suami yang terlibat, dan tidak akan menyita harta pasangannya. Dengan demikian, biaya sehari-hari sang istri dan anak-anak akan tetap terlindungi.
  3. Perceraian , Setiap pasangan pasti mengingkan happily ever after, menikah sekali dan hingga maut memisahkan. Akan tetapi terkadang mereka berbeda pendapat atau prinsip yang tidak bisa ditoleransi. Sehingga mengharuskan mereka harus mengakhiri biduk rumah tangga mereka. Bila hal yang paling tidak diinginkan ini terjadi, setidaknya pasangan tersebut tak perlu menghabiskan tenaga bertikai memperebutkan harta. Karena sudah ada pembagian yang jelas sejak awal.

Apa saja isi perjanjian pranikah ?

1. Kesepakatan tentang harta
Dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35 ada dua jenis Harta. Yang pertama adalah Harta Bersama dan Harta Bawaan. Harta Bersama adalah Harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan harta bawaan adalah harta benda yang sudah dimiliki sebelum perkawinan berlangsung mencakup yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Sebaiknya kedua pasangan saling mengetahui latar belakang masing-masing, utamanya finansial. Sehingga dalam perjanjian pranikah dapat dibuatkan daftar harta maupun hutang/kewajiban bawaan masing-masing. Karena dalam perjanjian pranikah cukup rinci mengenai hal ini. Selanjutnya bisa disepakati antara keduanya status tentang harta bawaan dari daftar harta & kewajiban masing-masing tersebut. Apakah mau dideklarasikan menjadi harta masing-masing pribadi atau menjadi tanggungjawab bersama.

Harta & Kewajiban Bersama
Semua harta yang dihasilakn atau diperoleh setelah menikah merupakan harta yang dianggap harta bersama. Bagi pasangan suami-istri yang dua-duanya bekerja dapat dicantumkan bagaimana kesepakatan terhadap yang diperoleh oleh masing-masing pasangan. Apakah keseluruhan menjadi harta bersama. Atau ada sebagian tertentu yang menjadi harta bersama atau semua harta dari masing-masing pasangan menjadi harta pribadi. Tentunya tidak hanya harta benda, begitu juga dengan kewajiban atau utang.

2. Pembagian Hak dan Kewajiban masing-masing pasangan.
Salah satu kewajiban utama suami terhadap istri dan keluarga adalah memberikan nafkah. Apabila ternyata istri ternyata juga bekerja dan membantu suami dalam menopang nafkah keluarga. Maka bisa diatur peranan masing-masing lebih mendetil dan begitu juga sebaliknya untuk urusan rumah yang biasanya menjadi tanggung jawab istri. Mungkin suami juga turut serta dalam urusan rumah tangga di kala istri sedang bekerja. Pembagian peran berupa tanggung jawab dan hak masing-masing pasangan bisa dicantumkan secara detail dalam perjanjian pranikah. Sehingga ada hitam diatas putih untuk keduanya

3. Pengasuhan Anak
Saya tahu ini memang tidak umum di Indonesia. Namun dalam beberapa percakapan saya pernah menemukan pasangan yang punya kesepakatan dalam pembiayaan pendidikan anak. Di dalam perjanjian pranikah tercantum bahwa suami hanya menanggung biaya sekolah secara formal, dan kebutuhan-kebutuhan utma. Sementara untuk kursus dan sifatnya tambahan menjadi tanggungan istri. Peran terhadap pengasuhan tidak hanya dibebankan oleh Istri. Suami juga berkewajiban terhadap pengasuhan anak. Seperti apa pembagian tugas dan pola pengasuhan ini nantinya akan tercantum di perjanjian pranikah.

4. Waris
Saudara kandung saja bisa berselisih akibat harta atau waris, bagaimana dengan keluarga lain diluar sedarah ? lebih besar lagi kemungkinannya.. Dengan mencantumkan waris dalam perjanjian pranikah, dapat memberikan ketenangan bagi pasangan dan anak-anak yang ditinggalkan. Apabila nanti adanya perselisihan atau perebutan harta yang sifatnya diwariskan. Misal si suami ternyata mempunyai adik yang masih kecil dan dia membuat perjanjian pranikah. Bahwa hartanya harus disisihkan 10% sebagai hak bagi adiknya untuk biaya pendidikan dll.

Meskipun perjanjian pranikah tidak wajib untuk dibuat oleh pasangan yang akan menikah. Apabila dari masing-masing pasangan merasa perlu untuk mengamankan, melindungi hak dan kewajiban kedua mempelai di masa depan. Jika terjadi skenario terburuk seperti perceraian dan meninggalnya salah satu pasangan. Perjanjian pranikah adalah alternatif hitam diatas putih yang perjanjiannya sah secara hukum untuk dijalankan dalam kehidupan rumah tangga.

Hal yang perlu anda perhatikan saat membuat perjanjian pra nikah


• Transparansi dan keterbukaan kedua pihak (calon suami dan istri) akan harta dan kewajiban masing-masing sebelum dan sesudah pernikahan
• Perjanjian pra nikah harus disetujui dan ditanda tangani oleh ke dua belah pihak tanpa paksaan. Dan tidak dibuat secara bawah tangan namun harus di sahkan notaris.
• Pastikan perjanjian pranikah dicatatkan pula dalam lembaga pencatatan nikah, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) (untuk yang menikah secara agama, islam khususnya ) maupun Kantor Catatan Sipil (untuk yang menikah secara hukum melalui catatan sipil)

Kesimpulan

Perlu diingat, dengan ada ataupun tanpa perjanjian pranikah. Tanggung jawab pembiayaan atas kelangsungan rumah tangga dan pendidikan anak pada dasarnya adalah tanggungan suami. Perlu atau tidaknya anda akan perjanjian pranikah / Perjanjian pisah harta kembali kepada anda masing-masing. Kiranya setelah membaca artikel ini anda mempunyai gambaran yang jelas dan pertimbangan yang matang atas pertanyaan ” Perlukah perjanjian Pranikah?”

Semoga bermanfaat

Bie Bie Souvenir & Gifts

WhatsApp chat